LATAR BELAKANG

          Pada saat ini pembangunan di Indonesia sedang giat-giatnya dilaksanakan, Pembangunan dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat tercapai jika sistem pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

          Hadirnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk terus mendukung dan melakukan permbaharuan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang bertujuan memberikan kemudahan dan lebih meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaannya, dan menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif.

          Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

          Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharawan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Fungsi utama perbendaharaan meliputi perencanaan kas yang baik, pencegahan terjadinya kebocoran/penyimpangan, pencarian sumber pembiayaan yang paling murah, dan menghindari adanya dana yang menganggur.

          Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, peraturan dan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara disusun baik untuk proses bisnisnya maupun penyiapan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) terkait pengelolaan keuangan negara. SDM memainkan peranan penting dalam pengelolaan keuangan negara, baik dalam lingkup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

          Peranan penting dimaksud tercermin dari keterlibatan SDM tersebut dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sebagai cerminan atas penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara, pengelolaan keuangan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan prinsip profesionalisme, transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk itu, diperlukan penguatan elemen SDM pengelola keuangan, yang pada tataran teknis diwujudkan antara lain melalui berbagai program peningkatan kapasitas Pejabat Perbendaharaan Daerah.

TUJUAN

          Setelah Mengikuti Kegiatan Pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami Teori maupun Praktek berdasarkan Peraturan Terbaru, terkait Perbendaharaan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  • Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI KEGIATAN

  1. Gambaran umum Pengelolan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 dan PP No. 12 tahun 2019
  2. Tugas dan Kewenangan Bendahara
  3. Mekanisme Penerimaan Daerah
  4. Mekanisme belanja dan Pengeluaran Dearah
  5. Penatausahaan dan Petanggungjawaban BUD
  6. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Penerima
  7. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

METODE PELATIHAN

  • Online Via ZOOM
  • Paparan Narasumber
  • Diskusi dan Tanya Jawab
  • Total 35 JP
  • Tugas Makalah (optional) 10 JP

WAKTU

  • Tanggal 24 – 31 Mei 2021
  • 7 sesi Pertemuan
  • Online ZOOM
  • Hari Kerja : 09.30 – 11.30 WIB
  • Sabtu : 10.00 – 12.00 WIB

TARGET PESERTA

  • Bendahara Penerimaan
  • Bendahara Pengeluaran
  • Bendahara Pembantu
  • Bendahara BLUD
  • Bendahara Khusus Lainnya

FASILITAS

  • Mengikuti 7 sesi Pelatihan secara Daring (webinar)
  • Materi Pelatihan
  • Peraturan Terkait
  • Buku referensi
  • Video Rekaman Pelatihan
  • E- sertifikat

Harga Normal:
Rp. 750.000,-
Biaya Promo
Rp. 277.000,-

Segera Mendaftar

+62


Download Surat

Penyelenggara Kegiatan

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) merupakan lembaga Diklat resmi yang berdiri sejak tahun 2005, dan telah Terakreditasi A Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) – RI, untuk kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Pengadaan dan Sertifikasi Barang/ Jasa pemerintah. Saat ini telah memiliki Alumni sebanyak 1.300.580 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia, LPKN juga telah medapatkan 2 Rekor MURI, dalam penyelenggaraan Webinar dengan jumlah Peserta lebih dari 100.000 orang.

Kunjungi Juga Website www.LPKN.id


© Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional: 2020.